Koba | Bangka Tengah | Bangka Belitung | JSCgroupmedia ~ Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyambut hangat kedatangan Pimpinan Ombudsman RI, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Senin (16/12/2024).
Adapun kedatangan Pimpinan Ombudsman RI beserta Kepala Perwakilan Ombudsman RO Babel untuk melalukan kunjungan kerja terkait optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) untuk pekerja informal.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan bahwa program Jaminan Sosial khususnya bagi para nelayan di Bangka Tengah sudah dimulai sejak tahun 2019 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
Ia menyebutkan jika Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) melalui APBD setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk premi asuransi nelayan sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dan menjamin perlindungan nelayan yang berisiko terjadi kecelakaan saat mereka melaut. Jaminan ini diharapkan bisa membuat nelayan melaut dengan rasa aman dan lebih tenang.
“Bantuan premi asuransi gratis selama satu setahun diberikan secara bertahap kepada nelayan yang belum memiliki polis asuransi, bantuan ini hanya bersifat stimulan, selanjutnya nanti diharapkan para nelayan bisa membayar premi asuransi tersebut secara mandiri,” kata Algafry.
Dirinya menjelaskan bahwa program Jaminan Sosial Nelayan ini diberikan kepada tiga segmen, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.
“Hingga tahun 2024, Pemkab Bateng telah memberikan bantuan asuransi sebanyak 2.738 peserta.
Selanjutnya, pada tahun 2025, Pemkab Bateng telah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp40.320.000,00 yang diperuntukan bagi 200 nelayan,” ungkap Algafry.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. mengatakan perlu adanya edukasi rutin terkait pentingnya Jamsosnaker yang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.
Robert memahami bahwa bagi beberapa masyarakat menyisihkan pendapatannya untuk Jamsosnaker lumayan berat karena efeknya tidak bisa dirasakan langsung tak seperti jaminan kesehatan, padahal menurutnya ini sangat penting untuk menjamin keselamatan, dan keberlangsungan hidup keluarga.
“Karena itu, kita berada disini untuk bersinergi juga berbagi masukan dan saran agar masyarakat teredukasi, fasilitasi pendampingan dan penyuluhan harus terus berjalan sehingga bantuan yang diberikan tidak sia-sia dan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk membayar iuran secara mandiri,” tuturnya.
Selanjutnya, Robert menjelaskan bahwa perlu adanya integrasi dengan program lain, sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya untuk membayar iuran Jamsosnaker secara mandiri.
Kunjungan kerja yang bersifat diskusi terbuka ini juga dihadiri perwakilan kelompok nelayan, salah satunya Memed (40), seorang nelayan dari Desa Arung Dalam yang turut aktif menyampaikan aspirasi. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Ombudsman RI yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengarahan di sini.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada Pemkab Bateng dari tahun ke tahun telah membayar premi asuransi Jamsosnaker bagi nelayan, kami menyadari bahwa beberapa nelayan masih lalai untuk membayar keberlanjutan Jamsosnaker secara mandiri.
Kami punya koperasi yang menampung ikan dari nelayan, jadi para nelayan mengusulkan agar koperasi yang membayar keberlanjutan premi, jadi koperasi langsung yang membayar ke BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Memed.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian bantuan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 50 pembudidaya ikan selama 1 tahun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini, yakni Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, Perwakilan PT Timah Tbk, Para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Bateng.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah. | BeltimKaya.Com | BatengKab | *** |
