Jakarta | BeltimKaya.Com | JSCgroupmedia ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (15/3/2025). Sebanyak 8 orang ditangkap.
Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Bahkan, Tessa menyampaikan, penyidik KPK telah menangkap 8 orang dalam giat operasi senyap itu.
“Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” ucap Tessa saat dikonfirmasi, Sabtu (15/3/2025). 
Meski begitu , Tessa belum bisa menyampaikan lebih detail terkait kasus yang disidik itu. Ia berjanji akan menjelaskan kasus dari operasi senyap itu saat jumpa pers.
“Namun untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat Konpers resmi terkait kegiatan tersebut,” ujar dia.
KPK Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara jelang Lebaran: Tolak Gratifikasi!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara untuk tegas menola grarifikasi menjelang Idul Fitri 1446 H.
Lembaga antirasuah meminta para abdi negara melapor jika tidak memungkinkan menolak gratifikasi Lebaran.
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
“Melalui surat ini, KPK mengingatkan para ASN dan PN (penyelenggara negara) untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terlebih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” ujar tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2025).
Budi mengingatkan penerimaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN dan penyelenggara negara merupakan perbuatan yang dilarang.
Pasalnya, perbuatan itu dapat berimplikasi menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko tindak pidana korupsi.
Selain itu, kata dia, KPK juga meminta para pimpinan ASN dan penyelenggara negara maupun BUMN dan BUMD melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
“Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” tutur Budi.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan ASN bisa melapor ke KPK jika tidak dapat menolak pemberian gratifikasi tersebut. Pelaporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
“Di sisi lain, pimpinan asosiasi, perusahaan atau masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan dan atau menerima gratifikasi yang berpotensi suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya,” tutur dia. | BeltimKaya.Com | iNews | *** |
alhamdulillah